Sabtu, 27 Oktober 2018

Calon Legislatif Yang Masih Terima Gaji Dari Negara Harus Mundur

Diduga saat ini masih banyaknya calon legislatif (Caleg) DPRD Banyuasin aktif di organisasi dan instansi terkait baik swasta maupun honorer, masih banyak yang belum menyerahkan SK kerja ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuasin.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Bawaslu Banyuasin Ibzani, HS. S.Pd, M.Si, meminta kepada Kepala Dinas, Kabag Umum dan Pengurus organisasi serta pihak Kecamatan untuk menyerahkan SK kerjanya.

SK kerja tersebut, baik Kepala Desa, RT, Honorer, bahkan Jurnalis yang mencalonkan diri. Hal tersebut sesuai dengan aturan PKPU, bahwa yang berkaitan dengan pelayanan publik harus mengundurkan diri. 

Menurut Ibzani, setelah KPU Banyuasin mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) kemarin, namun sampai saat ini belum ada yang menyerahkan SK kerjanya. “SK itu sebagai acuan kita untuk diserahkan ke KPU, sementara ini kita belum menerima dan tidak tahu kalau ada honorer yang nyaleg, Kades ataupun Ketua RT, ” ucapnya.

Dirinya meminta kepada pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan SK baik Honorer, Kades, Wartawan, bahkan Ketua RT, untuk segera menyerahkan SK tersebut, karena ini jelas sudah menjadi aturan PKPU.

“Jadi saya himbau, yang menerima gaji honorer, apa lagi APBN harus mundur. Nah, saya tanya jika RT ada yang nyaleg, sekarang RT nerima honor nggak. Kalau mereka nerima, dia juga harus mundur,’’tegasnya.

Untuk Anggota DPRD, lanjut dia, mereka tidak mundur, namun cuti saja saat kampanye. “Kalau mereka mundur lalu siapa yang nanti akan mengatur Perda, Perbup, dan lain sebagainya” ujar dia. Ditegaskannya, surat SK yang menjadi acuan untuk diserahkan ke KPU segera, a mengingat para caleg sudah DCT. ”Secepatnya kami minta, baik yang ada di DPRD, PWI, Pemkab Banyuasin, sesuai dengan aturan PKPU, ” tegas dia.

Berdasarkan informasi yang beredar, setidak ada 26 caleg dari sejumlah parpol peserta Pemilu terindikasi masih terdaftar sebagai penerima gaji negara dan belum mengajukan surat pengunduran diri dari tempatnya bekerja seperti honorer guru, Pemkab Banyuasin dan PKH. “Segera kami laporkan kepada Bawaslu Banyuasin terkait caleg-caleg tersebut, agar ditindaklanjuti,”ujar Darsan, Ketua GPMPB. BUD.

foto: Ibzani, HS. S.Pd, M.Si, Ketua Bawaslu Banyuasin
https://palpres.com/2018/10/21/bawaslu-caleg-yang-terima-gaji-negara-harus-mundur/

Artikel ini diterbitkan dengan itikad baik dan sebatas bacaan yang Informatif. Tak ada jaminan apa pun perihal kelengkapan dan keakuratan informasi ini. Sebagian berita merupakan saduran dari media pemberitaan lainnya. Jika terdapat sanggahan, sangkalan atau apapun terkait dengan berita ini dapat menghubungi kami melalui kontak yang tertera dibagian bawah halaman.

0 Please Share a Your Opinion.: