Jumat, 19 Oktober 2018

Kenaikan UMK Palembang Biasanya Lebih Besar Daripada UMP Yang Naik 8,03%


Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang belum berani menyetujui atau menolak kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dua hari lalu menyatakan upah minimum provinsi (UMP) pada 2019 naik sebesar 8,03 persen.

"Minggu depan kami baru akan rapat dengan semua pihak terkait baik dewan pengupahan, serikat buruh juga pengusaha," kata Kepala Disnaker Palembang, Edison kepada Tribunsumsel.com, Kamis (18/10/2018).

Menurutnya, penetapan Upah Minimum Kota (UMK) baru akan ditetapkan setelah UMP ditetapkan.

Jadi sebelum UMP ditetapkan belum bisa menetapkan UMK, karena UMK biasanya besarannya akan lebih besar di banding UMP. Namun besarannya disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan sejumlah faktor lainnya.

Dia mengatakan, tidak bisa semua pengusaha menolak menaikan upah, begitu juga dengan buruh yang memaksa agar upaya dinaikkan di luar batas kewajaran. Karena semuanya mengacu pada rumus dan perhitungan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau semua bersikeras pada keinginan masing-masing rapat tidak akan menghasilkan keputusan" "Sehingga rapat ini harus mengambil jalan tengah yang bisa mensejahterakan masyarakat tapi juga tidak memberatkan pemerintah," tambahnya.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyatakan upah minimum provinsi (UMP) pada 2019 naik sebesar 8,03 persen.

Hanif menjelaskan, kenaikan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang mengatur penghitungan kenaikan UMP berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

"Ini bukan keputusan Kementerian Tenaga Kerja, ini data yang kami ambil dari BPS inflasi 2,88 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,15 persen," ujar ‎Hanif di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Menurut Hanif, data tersebut sudah disampaikan kepada para gubernur dan memiliki kewajiban untuk menetapkan UMP tahun depan pada 1 November 2018. Namun, dalam pelaksanaanya setiap provinsi tidak harus semuanya naik menjadi 8,03 persen.‎

"Ada beberapa provinsi‎ yang perlu menyesuaikan KHL (komponen hidup layak), tapi basic dari peningkatan UMP 2018 ini yang akan dilaksanakan di 2019 sebesar 8,03 persen," ujar Hanif.

Sementara terkait sosialiasi ke para pengusaha, kata Hanif, tidak perlu dilakukan karena sudah memahami konten dari peraturan pemerintah tersebut.

"Salah satu fungsi PP 78 memastikan pekerja mendapatkan upah setiap tahun, enggak perlu demo, enggak perlu rame-rame ribut, bagi dunia usaha mereka bisa memprediksi kenaikan upah dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi," papar Hanif.

Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul UMP Naik 8,03 Persen, Kadisnaker Palembang : Upah Minimum Kota (UMK) Biasanya Lebih Besar, http://sumsel.tribunnews.com/2018/10/18/ump-naik-803-persen-kadisnaker-palembang-upah-minimum-kota-umk-biasanya-lebih-besar?page=all.
Penulis: Hartati 
Editor: Wawan Perdana

Artikel ini diterbitkan dengan itikad baik dan sebatas bacaan yang Informatif. Tak ada jaminan apa pun perihal kelengkapan dan keakuratan informasi ini. Sebagian berita merupakan saduran dari media pemberitaan lainnya. Jika terdapat sanggahan, sangkalan atau apapun terkait dengan berita ini dapat menghubungi kami melalui kontak yang tertera dibagian bawah halaman.

0 Please Share a Your Opinion.: